I Lagaligo

Elektronik Surat Keterangan (Eraterang) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri.

Keunggulan

• Jangkauan layanan yang lebih luas. Pemohon dapat membuat permohonan tanpa datang langsung ke pengadilan.
• Kecepatan dalam pelayanan publik dengan bantuan teknologi informasi yang tepat, permohonan Surat Keterangan dalam satu hari kerja.
• Validasi terhadap pihak-pihak berperkara di pengadilan.
• Cukup datang ke pengadilan saat Surat Keterangan sudah diproses oleh pengadilan dengan membayar biaya PNBP sebesar Rp10.000.
• Menggunakan kode QR untuk memeriksa keaslian Surat Keterangan.

Dasar Hukum

• Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Permohonan Surat Keterangan bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan
• Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 terhadap Semua Jenis Surat Keterangan
• Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap Surat Keterangan di Luar Perkara
• Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 44/DJU/SK/HM02.3/2/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus (PTSP+) dan Surat Keterangan Elektronik (eraterang) di Lingkungan Peradilan Umum

Jenis-Jenis Surat Keterangan

• Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit
• Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana
• Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya
• Surat Keterangan Dipidana karena Kealpaan Ringan atau Alasan Politik
• Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang secara Perorangan dan/atau secara Badan Hukum yang Menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara

Tahapan Permohonan

1. Pemohon melakukan pendaftaran pengguna pada aplikasi Eraterang.
2. Pemohon mempersiapkan KTP, SKCK, dan pasfoto berlatar belakang warna merah serta melakukan permohonan dengan mengisi formulir elektronik yang sudah disediakan.
3. Pengadilan melakukan verifikasi data pemohon dan melakukan pengecekan pada basis data perkara.
4. Pengadilan mencetak Surat Keterangan pada aplikasi PTSP+.
5. Pemohon datang ke pengadilan dengan membawa Surat Permohonan yang dicetak dari aplikasi Eraterang untuk mengambil Surat Keterangan.

e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.

Layanan

• e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
• e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
• e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)
• e-Litigation (Persidangan secara online)

Dasar Hukum

• Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
• Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

Jenis-Jenis Perkara yang Dapat Didaftarkan melalui e-Court

• Permohonan
• Akta kelahiran terlambat
• Pendaftaran pernikahan terlambat
• Wali bagi anak/orang lain
• Pengangkatan anak
• Dispensasi menikah
• Kesalahan penulisan (dalam paspor, akta, dll.)
• Wakil/kuasa harta warisan
• Ganti nama
• Gugatan
• Wanprestasi
• Hak asuh anak
• Perceraian
• Harta bersama
• Warisan/wasiat
• Penyerobotan
• Objek sengketa tanah
• Perbuatan melawan hukum
• Sertifikat/girik
• Ganti rugi
• Perlawanan/Bantahan
• Atas hak milik
• Atas hak sewa/kontrak
• Atas hak guna/pakai
• Atas hak tanggungan/jaminan

Tahapan Layanan

1. Pengguna lain datang secara langsung di Meja e-Court Pengadilan Negeri Malili untuk mendapatkan akun.
2. Pengguna lain mendaftarkan perkara secara daring.
3. Aplikasi e-Court menyediakan penghitungan panjar biaya perkara secara otomatis dan mengeluarkan e-SKUM.
4. Aplikasi e-Court menyediakan kode akun virtual yang digunakan untuk membayar panjar biaya perkara.
5. Pengguna lain membayar panjar biaya perkara sesuai dengan e-SKUM ke rekening pengadilan pada bank melalui e-Payment setelah mendapat verifikasi dari pengadilan.
6. Pengadilan melakukan pendaftaran perkara secara elektronik setelah pemberkasan lengkap.
7. Panggilan sidang untuk penggugat/pemohon/kuasa dilaksanakan secara elektronik.
8. Pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, jawaban, dan kesimpulan dapat dilakukan secara elektronik.
9. Pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan/penetapan, pengadilan mengunggah salinan putusan/penetapan pada aplikasi e-Court.
10. Para pihak dapat mengunduh salinan putusan/penetapan elektronik setelah membayar PNBP.

Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah integrasi berkas pidana antara penegak hukum, yaitu Pengadilan, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan masyarakat pencari keadilan.

Layanan

• Izin Besuk Tahanan
• Izin Pinjam Pakai Barang Bukti

Dasar Hukum

• Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu secara Elektronik
• Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik

Tahapan Layanan

• Izin Besuk Tahanan
1. Pemohon mengakses tautan aplikasi e-Berpadu kemudian memilih satuan kerja serta menginput data pemohon dan data tahanan ke dalam aplikasi e-Berpadu.
2. Pemohon mengunggah dokumen identitas pemohon ke dalam aplikasi e-Berpadu.
3. Pemohon menerima notifikasi melalui WhatsApp dan pos-el terdaftar bahwa permohonan izin besuk sudah terkirim ke pengadilan.
4. Pemohon dapat mencetak permohonan izin besuk dari aplikasi e-Berpadu.
5. Pengadilan memproses permohonan izin besuk secara elektronik.
6. Pemohon menerima notifikasi bahwa penetapan izin besuk telah tersedia melalui WhatsApp dan pos-el terdaftar.
7. Pemohon dapat mengunduh dokumen penetapan izin besuk melalui aplikasi e-Berpadu untuk selanjutnya ditunjukkan kepada petugas Rutan/Lapas/LPKA tempat terdakwa ditahan.
• Izin Pinjam Pakai Barang Bukti
1. Pemohon mengakses tautan aplikasi e-Berpadu kemudian memilih satuan kerja serta menginput data pemohon, nomor perkara, data terdakwa, dan data barang bukti ke dalam aplikasi e-Berpadu.
2. Pemohon mengunggah dokumen identitas pemohon dan bukti kepemilikan barang bukti ke dalam aplikasi e-Berpadu.
3. Pemohon menerima notifikasi melalui WhatsApp dan pos-el terdaftar bahwa permohonan izin pinjam pakai barang bukti sudah terkirim ke pengadilan.
4. Pemohon dapat mencetak permohonan izin pinjam pakai barang bukti dari aplikasi e-Berpadu.
5. Pengadilan memproses permohonan izin pinjam pakai barang bukti secara elektronik.
6. Pemohon menerima notifikasi bahwa penetapan izin pinjam pakai barang bukti telah tersedia melalui WhatsApp dan pos-el terdaftar.
7. Pemohon dapat mengunduh dokumen penetapan izin pinjam pakai barang bukti melalui aplikasi e-Berpadu untuk selanjutnya ditunjukkan kepada petugas penyimpanan barang bukti.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Malili adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat. SIPP dibangun sebagai media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat, dan berbiaya murah.

Layanan

• Informasi Perkara Perdata
• Informasi Perkara Pidana
• Informasi Perkara Lalu Lintas
• Jadwal Sidang
• Informasi Delegasi

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah publikasi dokumen elektronik putusan seluruh pengadilan di Indonesia.

Layanan

• Putusan
• Peraturan Perundangan
• Kompilasi Kaidah
• Rumusan Kamar
• Rumusan Rakernas
• Restatement
• Yurisprudensi

Situs Web Pengadilan Negeri Malili (pn-malili.go.id) adalah media penyampaian informasi Pengadilan Negeri Malili untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau kepada masyarakat pencari keadilan.

Layanan

• Informasi profil dan pelayanan dasar
• Informasi terkait hak masyarakat
• Informasi tentang perkara dan persidangan
• Informasi tentang peraturan, kebijakan, dan hasil penelitian
• Informasi organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan
• Informasi lainnya