Pembaruan terakhir: Selasa, 14 November 2017
  • 1
  • 2
  • 3
shade
bankum
Layanan Hukum bagi

Masyarakat Tak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
info
Prosedur Pelayanan

Permintaan Informasi

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan
pengaduan
Syarat & Tata Cara

Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
  • Prosedur Berperkara
  • Penelusuran Perkara
  • Direktori Putusan
  • Info Kasasi/PK
 

Anda bingung bagaimana berperkara di Pengadilan?

Prosedur dan Biaya BerperkaraSilakan membaca bagaimana prosedur berperkara dan biaya berperkara yang berlaku saat ini pada Pengadilan Negeri xxx.

 
 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

SIPP Pengadilan Negeri PalopoSistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) memuat informasi detail perkara, jadwal sidang dan statistik perkara pada Pengadilan Negeri Malili

 
 

Akses Salinan Elektronik Putusan Pengadilan Negeri Malili

Direktori Putusan Pengadilan Negeri PalopoPutusan Pengadilan Negeri Malili yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diakses oleh publik

 
 

Pantau Progres Pemeriksaan Upaya Hukum Kasasi/PK Anda

info 64Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIAP-MARI) memuat informasi data perkara pada tingkat kasasi/PK

 

Headline News

Putusan Bebas di Pengadilan Negeri Malili atas Perkara Pemalsuan Ijazah

 

MALILI- Kepala Desa Matano, Kabupaten Luwu Timur, Sulsel, Jhonlis tak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur di Pengadilan Negeri Malili, Kamis (26/10/17). Pasalnya, terdakwa kasus pemalsuan ijazah itu terbebas dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama 2 Tahun penjara, begitu Ketua Majelis Hakim Khairul, SH. MH mengetuk palu hukumannya.

"Menyatakan terdakwa terbebas dari segala dakwaan jaksa penuntut umum, dan membebaskan terdakwa dari perkara pidana yang menjeratnya atau bebas murni," kata Khairul di Pengadilan Negeri Malili, Luwu Timur.

Menurut Khairul, vonis bebas ini diambil berdasarkan keterangan saksi dipersidangan dekaitkan alat bukti surat.

Lanjutnya, ternyata dari prosedur, cara perolehan dan isi ijazah ternyata terdakwa mengikutinya sampai mendaftar, mengikuti ujian dan memperoleh SKHU surat keterangan hasil ujian teregister, yang merupakan dasar penerbitan ijazah. Hal ini sesuai UU no. 20 tahun 2003 dan PP 19 tahun 2005.

Selain itu kata Khairul, dibuktikan juga dengan bukti petunjuk. dimana ijazah paket B itu digunakan juga untuk pendaftaran ijazah paket C, bahkan digunakan dalam pekerjaannya.

Tak hanya itu pihak yang diduga menuduh ijazah palsu yaitu Mardin Mago tidak pernah hadir dipersidangan. Maka dari itu, hakim juga telah menggunakan ukuran objektif dengan melihat alat bukti selama proses persidangan, tegas Khairul.

"Tidak ada satupun saksi yang merupakan tim verifikasi pendaftaran calon kepala desa yang menunjukkan kerugian dari penggunaan ijazah itu," tutupnya.

Selain putusan bebas, juga sekaligus memulihkan hak-hak terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya, kunci Khairul.

 

Sumber :http://inputrakyat.co.id/dituntut-2-tahun-penjara-di-kasus-pemalsuan-ijazah-kades-matano-divonis-bebas/

Penilaian Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Makassar di Pengadilan Negeri Malili

Malili-Pengadilan Negeri Malili pada hari Kamis, 12 Oktober 2017 kedatangan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (TAPM) Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, adapun tujuan kedatangan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (TAPM) Pengadilan Tinggi Makassar yang dipimpin oleh Yang Mulia Makkasau, S.H., M.H. (Hakim Tinggi) yaitu melakukan  Penilaian (Audit) Akreditasi Penjaminan Mutu terhadap Pengadilan Negeri Malili.

Dalam sambutannnya Yang Mulia Makassau, SH. MH. menyampaikan, Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan Performa / Kinerja Peradilan Indonesia Yang Unggul / Prima (Indonesia Court Performance Excelent) . ICPE dapat dicapai melalui kegiatan evaluasi diri, akreditasi, dan sertifkasi. Terdapat 7 (tujuh) kriteria penilaian ICPE dalam akreditasi penjaminan mutu ini. Kriteria tersebut adalah kriteria Leadership, Strategic Planning, Customer Focus, Document System, Resource Management, Process Management, dan kriteria Performance Result.

Audit pun dimulai dari Melakukan wawancara terhadap 4 pilar pimpinan Pengadilan Negeri Malili Yaitu Ketua Pengadilan sebagai TOP Manager, Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagai Management Representative, Panitera sebagai wakil Management Representative dan Sekretaris sebagai document control. pemeriksaan juga dilanjutkan secara on the spot dengan melihat sendiri sistem tata kerja yang dilakukan seluruh aparatur di Pengadilan Negeri Malili. Audit Kepaniteraan dan Kesekretariatan dilakukan dengan didampingi oleh Hakim Pengawas Bidang dan Panitera serta Sekretaris, tak luput dari pengamatan Auditor yaitu melihat fasilitas pelayanan peradilan seperti ruang tunggu, ruang tahanan, ruang menyusui, ruang persidangan, Loket, meja informasi dan ruangan kerja lainnya.

pada pukul 14.00 WITA dilakukan Closing meeting, dan dinyatakan bahwa PN Malili layak direkomendasikan untuk memperoleh Akreditasi tetapi semuanya akan diputuskan melalui rapat TIM Audit Akreditasi pengadilan Tinggi Sulawesi selatan di makassar. Acara closing ditutup dengan do’a dengan harapan agar kedepanya PN Malili akan terus meningkatkan kinerja khususnya memberikan pelayanan yang terbaik bagi pencari keadilan.

 

Dukung Program CLBK, PN Malili Ikut Nabung di Bank Sampah

MALILI-Dalam rangka mendukungprogram pemerintah tentang Bank sampah. Pengadilan Negeri Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulsel, menyerahkan sejumlah sampah berupa botol aqua, kertas, karton dan lain-lain.

Sampah tersebut diserahkan langsung Ketua PN Malili, Khairul, SH. MH. dan didampingi jajarannya ke Dinas lingkungan Hidup (DLH) Lutim melalui Sekretaris DLH, Muh Salman, jumat (06/10/2017) di Bank Sampah Induk, halaman belakang DLH.

Ketua PN Malili, Khairul, Sh MH. mengatakan ini merupakan bentuk dukungan kami ke pemerintah daerah terkait program Bank Sampah, ungkapnya.

Selengkapnya...

Pencarian

Informasi Cepat

  • 1
A- A A+