Pembaruan terakhir: Senin, 18 Maret 2019
  • 1
  • 2
  • 3
shade
bankum
Layanan Hukum bagi

Masyarakat Tak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
info
Prosedur Pelayanan

Permintaan Informasi

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan
pengaduan
Syarat & Tata Cara

Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
  • Prosedur Berperkara
  • Penelusuran Perkara
  • Direktori Putusan
  • Info Kasasi/PK
 

Anda bingung bagaimana berperkara di Pengadilan?

Prosedur dan Biaya BerperkaraSilakan membaca bagaimana prosedur berperkara dan biaya berperkara yang berlaku saat ini pada Pengadilan Negeri xxx.

 
 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

SIPP Pengadilan Negeri PalopoSistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) memuat informasi detail perkara, jadwal sidang dan statistik perkara pada Pengadilan Negeri Malili

 
 

Akses Salinan Elektronik Putusan Pengadilan Negeri Malili

Direktori Putusan Pengadilan Negeri PalopoPutusan Pengadilan Negeri Malili yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diakses oleh publik

 
 

Pantau Progres Pemeriksaan Upaya Hukum Kasasi/PK Anda

info 64Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIAP-MARI) memuat informasi data perkara pada tingkat kasasi/PK

 

Headline News

Bupati Lutim Beri Kesaksian Kasus Pidana Pemilu Camat Wasuponda, Ketua DPRD Absen

 
Bupati Lutim Beri Kesaksian Kasus Pidana Pemilu Camat Wasuponda, Ketua DPRD Absen
 

MALILI - Bupati Luwu Timur, Thorig Husler memberi kesaksian pada kasus pidana pemilu yang menjerat Camat Wasuponda, Joni Patabi, Rabu (28/3/2018).

Husler tiba di Pengadilan Negeri (PN) Malili, Jl Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel) sekitar pukul 09.40 Wita.

Hadir mendampingi Kepala Bagian (Kabag) Perlengkapan, Syahrir Sahin dan Kabag Humas dan Protokol, Alimuddin Banchtiar.

Sementara Ketua DPRD Luwu Timur, Amran Syam yang juga dijadwalkan memberi kesaksian, tidak hadir.

Di ruang tunggu PN Malili, Joni Patabi berpakaian batik sudah menunggu pimpinannya tersebut.

Husler yang menggunakan seragam putih sempat menanyakan kabar Joni. Keduanya mengobrol selama tiga menit sebelum memasuki ruang sidang.

Sidang yang di Ketua PN Malili, Khairul selaku majelis hakim memulai sidang sekitar pukul 09.45 Wita.

Di kursi sudut kiri ruang sidang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu Kasi Pidana Umum (Pidum) Jainuardy sudah menunggu. Terdakwa duduk di kursi sudut kanan didampingi pengacara, Agus Melas.

Agenda sidang mendengar keterangan atau bahan baru oleh yang berkepentingan untuk dimintai keteranganya di persidangan.

"Betul? Saudara saksi bernama Ir Muhammad Thorig Husler," kata ketua majelis hakim memulai sidang.

Sebelumnya, Joni berurusan dengan meja hijau setelah dilaporkan anggota Pengawas Kecamatan (Panwascam) Wasuponda ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu).

Terdakwa dilaporkan karena mengajak memilih calon Gubernur Sulsel Nurdin Halid dan Aziz Qahar Mudzakkar saat sambutan di pelantikan Golkar Kecamatan Wasuponda pada Februari 2018.

Sumber: http://makassar.tribunnews.com/2018/03/28/bupati-lutim-beri-kesaksian-kasus-pidana-pemilu-camat-wasuponda-ketua-dprd-absen.

Kasus Pencabulan Anak Marak di Luwu Timur, Ketua PN Malili Minta Orangtua Lakukan Ini

 
Kasus Pencabulan Anak Marak di Luwu Timur, Ketua PN Malili Minta Orangtua Lakukan Ini

MALILI - Kasus pencabulan hingga pemerkosaan yang menimpa anak di bawah umur di Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel) cukup memprihatinkan.

Ketua Pengadilan Negeri (PN) Malili, Khairul menyarankan para orangtua meningkatkan pengawasan kepada anaknya dalam hal pergaulan.

"Lebih kepada keluarga bahwa pergaulan sekarang sudah bukan lagi ada batasnya tetapi tanpa batas," katanya kepada TribunLutim.com, Jumat (24/11/2017).

Menurutnya, fungsi keluarga dan orangtua adalah membentengi, bisa dengan bekal agama dan pendidikan. Selain itu, orangtua patut peka dengan kata lain tak boleh luput dengan kondisi lingkungan sekitarnya.

"Tidak boleh membiarkan anaknya berada dalam lingkungan sendiri dengan orang lain," ujarnya.

Menurutnya, kejahatan dimulai karena adanya kesempatan. Perhatian orangtua untuk tidak membiarkan anaknya berdua dengan laki-laki harus dipertegas.

Sekedar informasi, PN Malili, Luwu Timur menangani 11 perkara pencabulan anak. Periode Januari sampai November 2017, hakim pengadilan sudah memvonis 10 perkara. Satu perkara lagi sementara dalam proses.

Sumber: http://makassar.tribunnews.com/2017/11/24/kasus-pencabulan-anak-marak-di-luwu-timur-ketua-pn-maliliminta-orangtua-lakukan-ini.

Sanksi Ini Menanti Pegawai PN Luwu Timur Jika Lakukan Pungli

 
Sanksi Ini Menanti Pegawai PN Luwu Timur Jika Lakukan Pungli
 

MALILI - Ketua Pengadilan Negeri (PN) Malili, Luwu Timur, Sulsel, Khairul akan memproses hukum pegawainya yang melakukan Pungutan Liar (Pungli).

"Saya tidak main-main apabila ada yang saya temukan. Saya langsung proses hukum," kata Khairul kepada TribunLutim.com dalam pesan WhatsApp, Selasa (26/9/2017).

Itu disampaikan sebagai peringatan bagi pegawainya untuk terus menjaga nama baik PN Malili dari tindakan yang bisa merusak citra lembaganya.

Saat ini, kantor beralamat Jl Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, sudah menerapkan pelayanan satu pintu melalui loket informasi.

Tujuannya agar pemohon tidak lagi masuk dari satu ruangan ke ruangan lain dan mencegah praktek pungli terjadi.

"Jadi kalau ada masyarakat ingin mencari informasi, baik perkembangan perkara dan lain-lain tidak lagi masuk ke setiap ruangan," ucapnya.

Sumber: http://makassar.tribunnews.com/2017/09/26/sanksi-ini-menanti-pegawai-pn-luwu-timur-jika-lakukan-pungli.

Pencarian

Informasi Cepat

  • 1
A- A A+