Pembaruan terakhir: Senin, 12 November 2018
  • 1
  • 2
  • 3
shade
bankum
Layanan Hukum bagi

Masyarakat Tak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
info
Prosedur Pelayanan

Permintaan Informasi

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan
pengaduan
Syarat & Tata Cara

Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
  • Prosedur Berperkara
  • Penelusuran Perkara
  • Direktori Putusan
  • Info Kasasi/PK
 

Anda bingung bagaimana berperkara di Pengadilan?

Prosedur dan Biaya BerperkaraSilakan membaca bagaimana prosedur berperkara dan biaya berperkara yang berlaku saat ini pada Pengadilan Negeri xxx.

 
 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

SIPP Pengadilan Negeri PalopoSistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) memuat informasi detail perkara, jadwal sidang dan statistik perkara pada Pengadilan Negeri Malili

 
 

Akses Salinan Elektronik Putusan Pengadilan Negeri Malili

Direktori Putusan Pengadilan Negeri PalopoPutusan Pengadilan Negeri Malili yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diakses oleh publik

 
 

Pantau Progres Pemeriksaan Upaya Hukum Kasasi/PK Anda

info 64Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIAP-MARI) memuat informasi data perkara pada tingkat kasasi/PK

 

Headline News

Sanksi Ini Menanti Pegawai PN Luwu Timur Jika Lakukan Pungli

 
Sanksi Ini Menanti Pegawai PN Luwu Timur Jika Lakukan Pungli
 

MALILI - Ketua Pengadilan Negeri (PN) Malili, Luwu Timur, Sulsel, Khairul akan memproses hukum pegawainya yang melakukan Pungutan Liar (Pungli).

"Saya tidak main-main apabila ada yang saya temukan. Saya langsung proses hukum," kata Khairul kepada TribunLutim.com dalam pesan WhatsApp, Selasa (26/9/2017).

Itu disampaikan sebagai peringatan bagi pegawainya untuk terus menjaga nama baik PN Malili dari tindakan yang bisa merusak citra lembaganya.

Saat ini, kantor beralamat Jl Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, sudah menerapkan pelayanan satu pintu melalui loket informasi.

Tujuannya agar pemohon tidak lagi masuk dari satu ruangan ke ruangan lain dan mencegah praktek pungli terjadi.

"Jadi kalau ada masyarakat ingin mencari informasi, baik perkembangan perkara dan lain-lain tidak lagi masuk ke setiap ruangan," ucapnya.

Sumber: http://makassar.tribunnews.com/2017/09/26/sanksi-ini-menanti-pegawai-pn-luwu-timur-jika-lakukan-pungli.

PN Malili Tangani 96 Perkara Akta Kelahiran

 
PN Malili Tangani 96 Perkara Akta Kelahiran
 
MALILI- Pengadilan Negeri (PN) Malili Luwu Timur menerima 96 perkara warga terkait salah tulis identitas pada akta kelahiran.
Salah tulis berupa nama, tempat, dan tanggal lahir. Perkara mulai Januari sampai Juli 2017.
Warga yang hendak membetulkan data harus melalui proses pengadilan terlebih dahulu.
Itu sesuai arahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Luwu Timur yang mengeluarkan akte kelahiran.
"Contoh masalahnya ketika kita cek misalnya suci, tapi yang tertulis succi di akte kelahiran," kata Ketua PN Malili, Khairul kepada wartawan, Rabu (12/7/2017).
Khairul menyarankan Dukcapil berkoordinasi dengan PN Malili terlebih dahulu apabila banyak warga yang membutuhkan di suatu daerah maka PN siap datang untuk sidang di tempat.
Sesuai keputusan Mahkama Konstitusi, kata Khairul, ada kebijaksanaan untuk Dukcapil untuk mengambil keputusan sendiri atau diskresi.
"Kalo ada salah nama yang sedikit atau salah identitas cukup kebijakan dari capil tidak perlu kita sidang," ungkapnya.
Kecuali, kesalaahan fatal seperti tanggal, dan bulan juga satu paketnya salah, itu sudah menjadi urusan Pengadilan.
"Jangan sampai nantinya orang tua pura-pura jadi mudah, atau anak-anak pura pura jadi tua," katanya.
Terpisah, Kepala Dukcapil Luwu Timur Nataniel Rampo, mengatakan sebagian warga saat mengurus identitas ada yang menambahkan nama tidak sesuai identitasnya.
"Kesimpulannya mereka merubah namanya itu, sedangkan saya tidak ada hak untuk mengubah nama, seperti dalam pasal 77 UU 23 bahwa setiap orang tidak boleh menambah mengurangi nama," katanya.

Sumber: http://makassar.tribunnews.com/2017/07/12/pn-malili-tangani-96-perkara-akta-kelahiran.

Ketua PN Malili Luwu Timur Himbau Warga Laporkan Keberadaan Ikbal 'Kolor Ijo

MALILI - Ketua Pengadilan Negeri (PN) Malili, Luwu Timur Khairul mengajak warga yang melihat Ikbal alias Bala (34) dikenal Kolor Ijo Luwu Timur melapor ke pihak berwajib

Ikbal meloloskan diri dari tahanan Narapidana Lapas Klas 1 Makassar, Minggu (7/5/2017).

"Terpidana mati Kolor Ijo melarikan diri dari LP segera laporkan kalau melihat orang tersebut," kata Khairul kepada TribunLutim.com, di Malili.

Ikbal kabur bersama dua narapidana asal Jayapura, Papua, bernama Muh Tajrul Kalibaren dan Rizal Budiman alias Ical sekitar pukul 08.00 Wita saat apel.

Ikbal kolor ijo narapidana hukuman mati sedangkan dua lainnya seumur hidup.

Dalam berkas perkara, Iqbal terbukti melakukan pembunuhan berencana dan penganiyaan berat terhadap 23 wanita di Luwu Timur.

Polisi menangkap Ikbal pada 17 November 2015. Ia mengaku melakukan perbuatan keji itu karena sakit hati terhadap wanita.

Sumber: http://makassar.tribunnews.com/2017/05/07/ketua-pn-malili-luwu-timur-himbau-warga-laporkan-keberadaan-ikbal-kolor-ijo.

Pencarian

Informasi Cepat

  • 1
A- A A+