Templateweb77

Kegiatan

Apel Sore PN Malili, Jumat 28 Juni 2024.

 
Apel Sore PN Malili, Jumat 28 Juni 2024. Pembina Apel, YM. Bapak Hokki; Pemimpin Apel, Bapak Andi Burhan; Pembawa Acara, Ibu Fahmi Rizal Fauzi; Pembaca 8 Nilai Utama dan Yel-yel, Bapak Fembi R. G. Putra; Pembaca Doa, Ibu Sitti Kalsum. #apelsore #pnmalili #pengadilannegerimalili #pengadilantinggimakassar #bawasmari

Rapat Evaluasi dan Monitoring Kinerja Aparatur PN Malili

 
Hari Kamis, 27 Juni 2024, Wakil Ketua Pengadilan Negeri (WKPN) Malili, YM. Bapak Uwaisqarni mengadakan Rapat Evaluasi dan Monitoring Kinerja Aparatur PN Malili. Bertempat di Ruang Rapat Batara Guru, rapat dihadiri oleh Hakim Pengawas Kepaniteraan dan Hakim Pengawas Kesekretariatan YM. Bapak Ardy Dwi Cahyono beserta Panitera, Sekretaris, para Panitera Muda, Pejabat Fungsional, staf, dan PPNPN di lingkungan PN Malili. WKPN Malili menekankan pentingnya evaluasi berkala guna memastikan kepatuhan dan efektifitas kinerja setiap Aparatur Pengadilan Negeri Malili sesuai koridor petunjuk teknis dan standar operasional prosedur yang berlaku. Selanjutnya, baik itu Hakim Pengawas maupun peserta rapat lainnya menyampaikan laporan kinerja maupun kendala-kendala yang dialami dalam pelaksanaan tupoksi pada masing-masing bagian. #pnmalili #pengadilannegerimalili #pengadilantinggimakassar #bawasmari #evaluasikinerja #monitoringkinerja

Kebijakan Kelembagaan untuk Penguatan Kepemimpinan Hakim Perempuan

 
Di Ruang Rapat Batara Guru, Wakil Ketua Ketua Pengadilan Negeri (PN) Malili, YM. Bapak Uwaisqarni bersama YM. Bapak Ardy Dwi Cahyono mengikuti Webinar "Kebijakan Kelembagaan untuk Penguatan Kepemimpinan Hakim Perempuan", sehubungan dengan surat Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung R.I. Nomor 46/KM.PDT/UND.HK2.5/VI/2024 Tanggal 14 Juni 2024. #pengadilannegerimalili #pnmalili #ptmakassar #pengadilantinggimakassar #bawasmari #mahkamahagung #webinar #kepemimpinanhakim

Briefing Staf Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

 
Briefing Staf Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Malili dipimpin oleh Hakim Pengawas PTSP, YM. Bapak Satrio Pradana Devanto #pengadilannegerimalili #pengadilantinggimakassar #mahkamahagung #briefingpagi

Pencarian

5.Untitled 1920 780 px fix

Maklumat Hika

 

Indeks Persepsi Anti Korupsi
IPAK Triwulan I Tahun 2024
  Indeks Kepuasan Masyarakat
IKM Triwulan IV Tahun 2023
  Indeks Persepsi Anti Korupsi
IPAK Triwulan IV Tahun 2023
 Indeks Kepuasan Masyarakat
IKM Triwulan III Tahun 2023
 Indeks Persepsi Anti Korupsi
IPAK Triwulan III Tahun 2023
 Indeks Kepuasan Masyarakat
IKM Triwulan II Tahun 2023
 Indeks Persepsi Anti Korupsi
IPAK Triwulan II Tahun 2023
 Indeks Kepuasan Masyarakat
IKM Triwulan I Tahun 2023
 Indeks Persepsi Anti Korupsi
IPAK Triwulan I Tahun 2023

JDIH MA-RI

Feed not found.
Huruf Braille
Huruf Braille
Huruf Braille
Huruf Braille
Huruf Braille
Huruf Braille
Huruf Braille
Huruf Braille
Huruf Braille
Huruf Braille
Huruf Braille
Huruf Braille

8 Nilai Utama Mahkamah Agung

 Kemandirian Kekuasaan Kehakiman: (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945).
Kemandirian Institusional: Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
Kemandirian Fungsional: Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar Hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga.

Integritas dan kejujuran (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman) Perilaku Hakim harus dapat menjadi teladan bagi Masyarakatnya. Perilaku Hakim yang Jujur dan Adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan Masyarakat akan Kredibilitas Putusan yang kemudian dibuatnya. Integritas dan Kejujuran harus menjiwai pelaksanaan Tugas Aparatur Peradilan.

Kejujuran atau jujur artinya apa-apa yang dikatakan seseorang sesuai dengan hati nuraninya, apa yang dikatakan sesuai dengan kenyataan yang ada. Sedang kenyataan yang ada itu adalah kenyataan yang benar-benar ada. Jujur juga berarti seseorang bersih hatinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum. Sikap jujur itu perlu di pelajari oleh setiap orang, karena kejujuran mewujudkan keadilan, sedang keadilan menuntut kemuliaan abadi, jujur memberikan keberanian dan ketentraman hati.

Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh Tanggung Jawab. Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berPerkara secara profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah Hukum aktual. Begitu pula halnya dengan aparatur Peradilan, tugas-tugas yang diemban juga harus dilaksanakan dengan penuh Tanggung Jawab dan Profesional.

Responsibilitas (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Badan Peradilan harus tanggap atas kebutuhan Pencari Keadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, Hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang hidup dalam Masyarakat.
Keterbukaan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Salah satu upaya Badan Peradilan untuk menjamin adanya perlakuan sama di hadapan Hukum, perlindungan Hukum, serta kepastian Hukum yang adil, adalah dengan memberikan akses kepada Masyarakat untuk memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan penanganan suatu Perkara dan kejelasan mengenai Hukum yang berlaku dan penerapannya di Indonesia.

Ketidakberpihakan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Ketidakberpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya proses Peradilan yang Jujur dan Adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan Pendapat/ Kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, Aparatur Peradilam harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berPerkara.
Perlakuan yang sama di hadapan Hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Setiap Warga Negara, khususnya Pencari Keadilan, berhak mendapat perlakuan yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapat Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yang Adil serta perlakuan yang sama di hadapan Hukum.

Pengadilan Negeri Malili, 2016
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech