Kepaniteraan - Pengadilan Negeri Malili

Templateweb77

Profil Panitera, Panitera Muda, dan Jurusita Pengadilan Negeri Malili

Details: Published: Thursday, 27 April 2017 01:07; Hits: 7997

	Nama	TOMBI, S.H., M.H.
	NIP	19691102 199303 1 002
	Jabatan	Panitera
	Unit Organisasi	Mahkamah Agung RI
	Pendidikan Terakhir	Strata 2, Universitas Bosowa, Makassar (2016)

	Nama	SITTI KALSUM, S.H.
	NIP	19870714 201212 2 001
	Jabatan	Panitera Muda Pidana
	Unit Organisasi	Mahkamah Agung RI
	Pendidikan Terakhir	Strata 1, Universitas Hasanuddin, Makassar (2008)

	Nama	ANDI BURHAN, S.H.I.
	NIP	19730623 199303 1 004
	Jabatan	Panitera Muda Hukum
	Unit Organisasi	Mahkamah Agung RI
	Pendidikan Terakhir	Strata 1, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darud Da’wah Wal Irsyad (DDI), Jeneponto (2013)

	Nama	ENJEL VALENTIN PAYANGAN, A.Md.
	NIP	199502262022032015
	Jabatan	Juru Sita Pengganti
	Unit Organisasi	Mahkamah Agung RI
	Pendidikan Terakhir	Diploma 3, Politeknik Negeri Ujung Pandang, Makassar (2018)

	Nama	NUR AYUDIA KASIH LESTARI, A.Md.A.B.
	NIP	19980604 202203 2 013
	Jabatan	Juru Sita Pengganti
	Unit Organisasi	Mahkamah Agung RI
	Pendidikan Terakhir	Diploma 3, Politeknik LP3I Makassar (2019)

	Nama	FAHMI RIZAL FAUZI, S.H.
	NIP	19960103 202405 1 001
	Jabatan	Klerek - Analis Perkara Peradilan
	Unit Organisasi	Mahkamah Agung RI
	Pendidikan Terakhir	Strata 1, Universitas Negeri Semarang (2019)

	Nama	EMI SABARI BR KABAN, A.Md.
	NIP	19960205 202506 2 012
	Jabatan	Klerek - Dokumentalis Hukum
	Unit Organisasi	Mahkamah Agung RI
	Pendidikan Terakhir	Diploma 3, Politeknik Negeri Medan (2017)

	Nama	PUTRI HARDIANTI NILAMSARI, A.Md.M.
	NIP	20010304 202506 2 012
	Jabatan	Klerek - Dokumentalis Hukum
	Unit Organisasi	Mahkamah Agung RI
	Pendidikan Terakhir	Diploma 3, Universitas Airlangga, Surabaya (2022)

8 Nilai Utama Mahkamah Agung

Kemandirian Kekuasaan Kehakiman: (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945).
Kemandirian Institusional: Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
Kemandirian Fungsional: Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar Hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga.

Integritas dan kejujuran (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman) Perilaku Hakim harus dapat menjadi teladan bagi Masyarakatnya. Perilaku Hakim yang Jujur dan Adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan Masyarakat akan Kredibilitas Putusan yang kemudian dibuatnya. Integritas dan Kejujuran harus menjiwai pelaksanaan Tugas Aparatur Peradilan.

Kejujuran atau jujur artinya apa-apa yang dikatakan seseorang sesuai dengan hati nuraninya, apa yang dikatakan sesuai dengan kenyataan yang ada. Sedang kenyataan yang ada itu adalah kenyataan yang benar-benar ada. Jujur juga berarti seseorang bersih hatinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum. Sikap jujur itu perlu di pelajari oleh setiap orang, karena kejujuran mewujudkan keadilan, sedang keadilan menuntut kemuliaan abadi, jujur memberikan keberanian dan ketentraman hati.

Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh Tanggung Jawab. Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berPerkara secara profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah Hukum aktual. Begitu pula halnya dengan aparatur Peradilan, tugas-tugas yang diemban juga harus dilaksanakan dengan penuh Tanggung Jawab dan Profesional.

Responsibilitas (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Badan Peradilan harus tanggap atas kebutuhan Pencari Keadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, Hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang hidup dalam Masyarakat.

Keterbukaan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Salah satu upaya Badan Peradilan untuk menjamin adanya perlakuan sama di hadapan Hukum, perlindungan Hukum, serta kepastian Hukum yang adil, adalah dengan memberikan akses kepada Masyarakat untuk memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan penanganan suatu Perkara dan kejelasan mengenai Hukum yang berlaku dan penerapannya di Indonesia.

Ketidakberpihakan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Ketidakberpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya proses Peradilan yang Jujur dan Adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan Pendapat/ Kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, Aparatur Peradilam harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berPerkara.

Perlakuan yang sama di hadapan Hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Setiap Warga Negara, khususnya Pencari Keadilan, berhak mendapat perlakuan yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapat Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yang Adil serta perlakuan yang sama di hadapan Hukum.

Kembali Ke Atas

Pengadilan Negeri Malili, 2016