Templateweb77

Details
Hits: 7697
Panitera AminNamaTOMBI, S.H., M.H.
NIP19691102 199303 1 002
JabatanPanitera
Unit OrganisasiMahkamah Agung RI
Pendidikan TerakhirStrata 2, Universitas Bosowa, Makassar (2016)

 

14NamaSITTI KALSUM, S.H.
NIP19870714 201212 2 001
JabatanPanitera Muda Pidana
Unit OrganisasiMahkamah Agung RI
Pendidikan TerakhirStrata 1, Universitas Hasanuddin, Makassar (2008)

 

Panmud BurhanNamaANDI BURHAN, S.H.I.
NIP19730623 199303 1 004
JabatanPanitera Muda Hukum
Unit OrganisasiMahkamah Agung RI
Pendidikan TerakhirStrata 1, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darud Da’wah Wal Irsyad (DDI), Jeneponto (2013)

 

EnjelNamaENJEL VALENTIN PAYANGAN, A.Md.
NIP199502262022032015
JabatanJuru Sita Pengganti
Unit OrganisasiMahkamah Agung RI
Pendidikan TerakhirDiploma 3, Politeknik Negeri Ujung Pandang, Makassar (2018)

 

Nur1NamaNUR AYUDIA KASIH LESTARI, A.Md.A.B.
NIP19980604 202203 2 013
JabatanJuru Sita Pengganti
Unit OrganisasiMahkamah Agung RI
Pendidikan TerakhirDiploma 3, Politeknik LP3I Makassar, Makassar (2019)

 

Nur1NamaFAHMI RIZAL FAUZI, S.H.
NIP19960103 202405 1 001
JabatanKlerek - Analis Perkara Peradilan
Unit OrganisasiCPNS Mahkamah Agung RI
Pendidikan TerakhirStrata 1, Universitas Negeri Semarang, Semarang (2019)

Pencarian

5.Untitled 1920 780 px fix

Maklumat Pelayanan 2025

 

Putusan Pengadilan Negeri Malili

selengkapnya

WhatsApp Hubungi Kami

logo pn malili

Ayo ajukan pertanyaan,

kami siap membantu Anda.

JDIH MA-RI

Feed not found.

JDIH KMA

Feed not found.

8 Nilai Utama Mahkamah Agung

 Kemandirian Kekuasaan Kehakiman: (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945).
Kemandirian Institusional: Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
Kemandirian Fungsional: Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar Hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga.

Integritas dan kejujuran (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman) Perilaku Hakim harus dapat menjadi teladan bagi Masyarakatnya. Perilaku Hakim yang Jujur dan Adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan Masyarakat akan Kredibilitas Putusan yang kemudian dibuatnya. Integritas dan Kejujuran harus menjiwai pelaksanaan Tugas Aparatur Peradilan.

Kejujuran atau jujur artinya apa-apa yang dikatakan seseorang sesuai dengan hati nuraninya, apa yang dikatakan sesuai dengan kenyataan yang ada. Sedang kenyataan yang ada itu adalah kenyataan yang benar-benar ada. Jujur juga berarti seseorang bersih hatinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum. Sikap jujur itu perlu di pelajari oleh setiap orang, karena kejujuran mewujudkan keadilan, sedang keadilan menuntut kemuliaan abadi, jujur memberikan keberanian dan ketentraman hati.

Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh Tanggung Jawab. Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berPerkara secara profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah Hukum aktual. Begitu pula halnya dengan aparatur Peradilan, tugas-tugas yang diemban juga harus dilaksanakan dengan penuh Tanggung Jawab dan Profesional.

Responsibilitas (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Badan Peradilan harus tanggap atas kebutuhan Pencari Keadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, Hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang hidup dalam Masyarakat.
Keterbukaan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Salah satu upaya Badan Peradilan untuk menjamin adanya perlakuan sama di hadapan Hukum, perlindungan Hukum, serta kepastian Hukum yang adil, adalah dengan memberikan akses kepada Masyarakat untuk memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan penanganan suatu Perkara dan kejelasan mengenai Hukum yang berlaku dan penerapannya di Indonesia.

Ketidakberpihakan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Ketidakberpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya proses Peradilan yang Jujur dan Adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan Pendapat/ Kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, Aparatur Peradilam harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berPerkara.
Perlakuan yang sama di hadapan Hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Setiap Warga Negara, khususnya Pencari Keadilan, berhak mendapat perlakuan yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapat Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yang Adil serta perlakuan yang sama di hadapan Hukum.

Kembali Ke Atas
Pengadilan Negeri Malili, 2016
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech