Pembaruan terakhir: Rabu, 05 Desember 2018
shade

Headline News

Berita Terkini

Camat Wasuponda Jalani Sidang Dakwaan Pidana Pemilu di PN Malili Luwu Timur

MALILI - Camat Wasuponda, Joni Patabi sudah menjalani sidang dakwaan kasus pidana pemilihan umum (Pemilu), Senin (26/3/2018).

Sidang dengan terdakwa, Joni Patabi berlangsung di ruang sidang I Lagaligo, Pengadilan Negeri (PN) Malili, Jl Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Ketua majelis hakim dalam sidang tersebut adalah Ketua PN Malili, Khairul. Turut hadir jaksa penuntut umum (JPU), Jainuardy Mulia. "Iya tadi pembacaan dakwaan," kata Jainuardi ditemui TribunLutim.com, di luar ruang sidang.

Dijadwalkan, Selasa (27/3/2018) besok, dilanjutkan dengan agenda sidang mendengar keterangan saksi.

Sumber: http://makassar.tribunnews.com/2018/03/26/camat-wasuponda-jalani-sidang-dakwaan-pidana-pemilu-di-pn-malili-luwu-timur.

Bupati Lutim Beri Kesaksian Kasus Pidana Pemilu Camat Wasuponda, Ketua DPRD Absen

 
Bupati Lutim Beri Kesaksian Kasus Pidana Pemilu Camat Wasuponda, Ketua DPRD Absen
 

MALILI - Bupati Luwu Timur, Thorig Husler memberi kesaksian pada kasus pidana pemilu yang menjerat Camat Wasuponda, Joni Patabi, Rabu (28/3/2018).

Husler tiba di Pengadilan Negeri (PN) Malili, Jl Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel) sekitar pukul 09.40 Wita.

Hadir mendampingi Kepala Bagian (Kabag) Perlengkapan, Syahrir Sahin dan Kabag Humas dan Protokol, Alimuddin Banchtiar.

Sementara Ketua DPRD Luwu Timur, Amran Syam yang juga dijadwalkan memberi kesaksian, tidak hadir.

Di ruang tunggu PN Malili, Joni Patabi berpakaian batik sudah menunggu pimpinannya tersebut.

Husler yang menggunakan seragam putih sempat menanyakan kabar Joni. Keduanya mengobrol selama tiga menit sebelum memasuki ruang sidang.

Sidang yang di Ketua PN Malili, Khairul selaku majelis hakim memulai sidang sekitar pukul 09.45 Wita.

Di kursi sudut kiri ruang sidang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu Kasi Pidana Umum (Pidum) Jainuardy sudah menunggu. Terdakwa duduk di kursi sudut kanan didampingi pengacara, Agus Melas.

Agenda sidang mendengar keterangan atau bahan baru oleh yang berkepentingan untuk dimintai keteranganya di persidangan.

"Betul? Saudara saksi bernama Ir Muhammad Thorig Husler," kata ketua majelis hakim memulai sidang.

Sebelumnya, Joni berurusan dengan meja hijau setelah dilaporkan anggota Pengawas Kecamatan (Panwascam) Wasuponda ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu).

Terdakwa dilaporkan karena mengajak memilih calon Gubernur Sulsel Nurdin Halid dan Aziz Qahar Mudzakkar saat sambutan di pelantikan Golkar Kecamatan Wasuponda pada Februari 2018.

Sumber: http://makassar.tribunnews.com/2018/03/28/bupati-lutim-beri-kesaksian-kasus-pidana-pemilu-camat-wasuponda-ketua-dprd-absen.

Sanksi Ini Menanti Pegawai PN Luwu Timur Jika Lakukan Pungli

 
Sanksi Ini Menanti Pegawai PN Luwu Timur Jika Lakukan Pungli
 

MALILI - Ketua Pengadilan Negeri (PN) Malili, Luwu Timur, Sulsel, Khairul akan memproses hukum pegawainya yang melakukan Pungutan Liar (Pungli).

"Saya tidak main-main apabila ada yang saya temukan. Saya langsung proses hukum," kata Khairul kepada TribunLutim.com dalam pesan WhatsApp, Selasa (26/9/2017).

Itu disampaikan sebagai peringatan bagi pegawainya untuk terus menjaga nama baik PN Malili dari tindakan yang bisa merusak citra lembaganya.

Saat ini, kantor beralamat Jl Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, sudah menerapkan pelayanan satu pintu melalui loket informasi.

Tujuannya agar pemohon tidak lagi masuk dari satu ruangan ke ruangan lain dan mencegah praktek pungli terjadi.

"Jadi kalau ada masyarakat ingin mencari informasi, baik perkembangan perkara dan lain-lain tidak lagi masuk ke setiap ruangan," ucapnya.

Sumber: http://makassar.tribunnews.com/2017/09/26/sanksi-ini-menanti-pegawai-pn-luwu-timur-jika-lakukan-pungli.

Kasus Pencabulan Anak Marak di Luwu Timur, Ketua PN Malili Minta Orangtua Lakukan Ini

 
Kasus Pencabulan Anak Marak di Luwu Timur, Ketua PN Malili Minta Orangtua Lakukan Ini

MALILI - Kasus pencabulan hingga pemerkosaan yang menimpa anak di bawah umur di Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel) cukup memprihatinkan.

Ketua Pengadilan Negeri (PN) Malili, Khairul menyarankan para orangtua meningkatkan pengawasan kepada anaknya dalam hal pergaulan.

"Lebih kepada keluarga bahwa pergaulan sekarang sudah bukan lagi ada batasnya tetapi tanpa batas," katanya kepada TribunLutim.com, Jumat (24/11/2017).

Menurutnya, fungsi keluarga dan orangtua adalah membentengi, bisa dengan bekal agama dan pendidikan. Selain itu, orangtua patut peka dengan kata lain tak boleh luput dengan kondisi lingkungan sekitarnya.

"Tidak boleh membiarkan anaknya berada dalam lingkungan sendiri dengan orang lain," ujarnya.

Menurutnya, kejahatan dimulai karena adanya kesempatan. Perhatian orangtua untuk tidak membiarkan anaknya berdua dengan laki-laki harus dipertegas.

Sekedar informasi, PN Malili, Luwu Timur menangani 11 perkara pencabulan anak. Periode Januari sampai November 2017, hakim pengadilan sudah memvonis 10 perkara. Satu perkara lagi sementara dalam proses.

Sumber: http://makassar.tribunnews.com/2017/11/24/kasus-pencabulan-anak-marak-di-luwu-timur-ketua-pn-maliliminta-orangtua-lakukan-ini.

PN Malili Tangani 96 Perkara Akta Kelahiran

 
PN Malili Tangani 96 Perkara Akta Kelahiran
 
MALILI- Pengadilan Negeri (PN) Malili Luwu Timur menerima 96 perkara warga terkait salah tulis identitas pada akta kelahiran.
Salah tulis berupa nama, tempat, dan tanggal lahir. Perkara mulai Januari sampai Juli 2017.
Warga yang hendak membetulkan data harus melalui proses pengadilan terlebih dahulu.
Itu sesuai arahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Luwu Timur yang mengeluarkan akte kelahiran.
"Contoh masalahnya ketika kita cek misalnya suci, tapi yang tertulis succi di akte kelahiran," kata Ketua PN Malili, Khairul kepada wartawan, Rabu (12/7/2017).
Khairul menyarankan Dukcapil berkoordinasi dengan PN Malili terlebih dahulu apabila banyak warga yang membutuhkan di suatu daerah maka PN siap datang untuk sidang di tempat.
Sesuai keputusan Mahkama Konstitusi, kata Khairul, ada kebijaksanaan untuk Dukcapil untuk mengambil keputusan sendiri atau diskresi.
"Kalo ada salah nama yang sedikit atau salah identitas cukup kebijakan dari capil tidak perlu kita sidang," ungkapnya.
Kecuali, kesalaahan fatal seperti tanggal, dan bulan juga satu paketnya salah, itu sudah menjadi urusan Pengadilan.
"Jangan sampai nantinya orang tua pura-pura jadi mudah, atau anak-anak pura pura jadi tua," katanya.
Terpisah, Kepala Dukcapil Luwu Timur Nataniel Rampo, mengatakan sebagian warga saat mengurus identitas ada yang menambahkan nama tidak sesuai identitasnya.
"Kesimpulannya mereka merubah namanya itu, sedangkan saya tidak ada hak untuk mengubah nama, seperti dalam pasal 77 UU 23 bahwa setiap orang tidak boleh menambah mengurangi nama," katanya.

Sumber: http://makassar.tribunnews.com/2017/07/12/pn-malili-tangani-96-perkara-akta-kelahiran.

Pencarian

Informasi Cepat

  • 1
A- A A+