Pembaruan terakhir: Selasa, 20 Agustus 2019
  • 1
  • 2
  • 3
shade
bankum
Layanan Hukum bagi

Masyarakat Tak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
info
Prosedur Pelayanan

Permintaan Informasi

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan
pengaduan
Syarat & Tata Cara

Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
  • Prosedur Berperkara
  • Penelusuran Perkara
  • Direktori Putusan
  • Info Kasasi/PK
 

Anda bingung bagaimana berperkara di Pengadilan?

Prosedur dan Biaya BerperkaraSilakan membaca bagaimana prosedur berperkara dan biaya berperkara yang berlaku saat ini pada Pengadilan Negeri xxx.

 
 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

SIPP Pengadilan Negeri PalopoSistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) memuat informasi detail perkara, jadwal sidang dan statistik perkara pada Pengadilan Negeri Malili

 
 

Akses Salinan Elektronik Putusan Pengadilan Negeri Malili

Direktori Putusan Pengadilan Negeri PalopoPutusan Pengadilan Negeri Malili yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diakses oleh publik

 
 

Pantau Progres Pemeriksaan Upaya Hukum Kasasi/PK Anda

info 64Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIAP-MARI) memuat informasi data perkara pada tingkat kasasi/PK

 

Headline News

MALILI — Pengadilan Negeri Malili telah mengatifkan Aplikasi era terang dari Dirjen Peradilan Umum, dimana untuk memperoleh surat keterangan dari pengadilan bisa mendaftarkan melalui handphone Android.

Aplikasi ini berupa pengambilan surat keterangan yang dikeluarkan pengadilan berdasarkan syarat yang telah ditentukan undang – undang, seperti seorang calon kepala desa atau pelamar kerja yang membutuhkan surat keterangan tidak sebagai terpidana dari pengadilan.

“Jadi masyarakat tidak perlu bolak balik ke pengadilan dan sudah ada beberapa masyarakat menggunakan sistem ini,” kata Ketua Pengadilan Negri (PN) Malili Luwu Timur, Khairul, Kamis 4 Juli kemarin.

Khairul juga menjelaskan, aplikasi ini merupakan layanan permohonan surat keterangan secara elektronik yang dapat diakses oleh pemohon dimanapun berada, selama tersedianya jaringan internet dan ponsel pintar (smart phone).

Adapun jenis surat keterangan, yakni surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit, Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana, Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya, Surat Keterangan di Pidana Karena Kealpaan Ringan atau Alasan Politik, dan Surat Keterangan Tidak memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukumyang MenjadiTanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara.

“Aplikasi ini menggunakan barcode (qrcode), untuk memeriksa keaslian surat keteranganlayanan ini dapat diakses pada alamateraterang.badilum.mahkamahagung.go.id,” ujarnya.

Menurut Khairul, aplikasi era terang ini, memiliki keunggulan seperti jangkauan layanan yang lebih luas, kecepatan dalam pelayanan publik dengan bantuan teknologi informasi yang tepat, dan validasi terhadap pihak-pihak berperkara di pengadilan. “Jadi masyarakat tidak perlu lagi ke Pengadilan Negeri Malili,” tutup Khairul.

 

 

sumber : https://palopopos.fajar.co.id/2019/07/05/pn-aktifkan-aplikasi-era-terang/

Pencarian

Informasi Cepat

  • 1
A- A A+