Pembaruan terakhir: Senin, 12 November 2018
  • 1
  • 2
  • 3
shade
bankum
Layanan Hukum bagi

Masyarakat Tak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
info
Prosedur Pelayanan

Permintaan Informasi

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan
pengaduan
Syarat & Tata Cara

Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
  • Prosedur Berperkara
  • Penelusuran Perkara
  • Direktori Putusan
  • Info Kasasi/PK
 

Anda bingung bagaimana berperkara di Pengadilan?

Prosedur dan Biaya BerperkaraSilakan membaca bagaimana prosedur berperkara dan biaya berperkara yang berlaku saat ini pada Pengadilan Negeri xxx.

 
 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

SIPP Pengadilan Negeri PalopoSistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) memuat informasi detail perkara, jadwal sidang dan statistik perkara pada Pengadilan Negeri Malili

 
 

Akses Salinan Elektronik Putusan Pengadilan Negeri Malili

Direktori Putusan Pengadilan Negeri PalopoPutusan Pengadilan Negeri Malili yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diakses oleh publik

 
 

Pantau Progres Pemeriksaan Upaya Hukum Kasasi/PK Anda

info 64Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIAP-MARI) memuat informasi data perkara pada tingkat kasasi/PK

 

Headline News

 
PN Malili Tangani 96 Perkara Akta Kelahiran
 
MALILI- Pengadilan Negeri (PN) Malili Luwu Timur menerima 96 perkara warga terkait salah tulis identitas pada akta kelahiran.
Salah tulis berupa nama, tempat, dan tanggal lahir. Perkara mulai Januari sampai Juli 2017.
Warga yang hendak membetulkan data harus melalui proses pengadilan terlebih dahulu.
Itu sesuai arahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Luwu Timur yang mengeluarkan akte kelahiran.
"Contoh masalahnya ketika kita cek misalnya suci, tapi yang tertulis succi di akte kelahiran," kata Ketua PN Malili, Khairul kepada wartawan, Rabu (12/7/2017).
Khairul menyarankan Dukcapil berkoordinasi dengan PN Malili terlebih dahulu apabila banyak warga yang membutuhkan di suatu daerah maka PN siap datang untuk sidang di tempat.
Sesuai keputusan Mahkama Konstitusi, kata Khairul, ada kebijaksanaan untuk Dukcapil untuk mengambil keputusan sendiri atau diskresi.
"Kalo ada salah nama yang sedikit atau salah identitas cukup kebijakan dari capil tidak perlu kita sidang," ungkapnya.
Kecuali, kesalaahan fatal seperti tanggal, dan bulan juga satu paketnya salah, itu sudah menjadi urusan Pengadilan.
"Jangan sampai nantinya orang tua pura-pura jadi mudah, atau anak-anak pura pura jadi tua," katanya.
Terpisah, Kepala Dukcapil Luwu Timur Nataniel Rampo, mengatakan sebagian warga saat mengurus identitas ada yang menambahkan nama tidak sesuai identitasnya.
"Kesimpulannya mereka merubah namanya itu, sedangkan saya tidak ada hak untuk mengubah nama, seperti dalam pasal 77 UU 23 bahwa setiap orang tidak boleh menambah mengurangi nama," katanya.

Sumber: http://makassar.tribunnews.com/2017/07/12/pn-malili-tangani-96-perkara-akta-kelahiran.

Pencarian

Informasi Cepat

  • 1
A- A A+