Pembaruan terakhir: Senin, 23 April 2018
  • 1
  • 2
  • 3
shade
bankum
Layanan Hukum bagi

Masyarakat Tak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
info
Prosedur Pelayanan

Permintaan Informasi

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan
pengaduan
Syarat & Tata Cara

Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
  • Prosedur Berperkara
  • Penelusuran Perkara
  • Direktori Putusan
  • Info Kasasi/PK
 

Anda bingung bagaimana berperkara di Pengadilan?

Prosedur dan Biaya BerperkaraSilakan membaca bagaimana prosedur berperkara dan biaya berperkara yang berlaku saat ini pada Pengadilan Negeri xxx.

 
 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

SIPP Pengadilan Negeri PalopoSistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) memuat informasi detail perkara, jadwal sidang dan statistik perkara pada Pengadilan Negeri Malili

 
 

Akses Salinan Elektronik Putusan Pengadilan Negeri Malili

Direktori Putusan Pengadilan Negeri PalopoPutusan Pengadilan Negeri Malili yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diakses oleh publik

 
 

Pantau Progres Pemeriksaan Upaya Hukum Kasasi/PK Anda

info 64Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIAP-MARI) memuat informasi data perkara pada tingkat kasasi/PK

 

Headline News

Malili – Pasca Tim Akreditasi Penjamin Mutu (TAPM) Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, melakukan penilaian di Pengadilan Negeri (PN) Malili, Kabupaten Luwu Timur, belum lama ini, PN malili berhasil meraih nilai A Excellent.

Hal ini dibuktikan saat Ketua PN Malili, Khairul, SH. MH menghadiri penyerahan sertifikat akreditasi penjaminan mutu yang diserahkan langsung Ketua Mahkamah Agung RI, Prof.Dr. M. Hatta Ali, SH., MH, di Hotel Clarion Makassar, Rabu (29/11/17).

Ketua PN Malili, Khairul, SH. MH mengatakan, program akreditasi ini memberikan penilaian dengan kriteria tertentu.

Dengan diberikannya nilai A kata Khairul, maka wajib meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang agung.

“Oleh sebab itu, diharapkan aparat pengadilan khususnya jajaran PN Malili lebih meningkatkan performance dalam memberikan rasa keadilan bagi pencari keadilan,” kunci Khairul.

Untuk diketahui, tujuan akreditasi Penjamin Mutu ini adalah untuk mewujudkan performa/kinerja peradilan Indonesia yang unggul/prima (Indonesia Court performance Excelent).

Hal tersebut dapat dicapai melalui kegiatan evaluasi diri, akreditasi dan sertifikasi.

Terdapat 7 (tujuh) kriteria penilaian ICPE dalam akreditasi penjaminan mutu ini. Kriteria tersebut yakni, kriteria leadership, strategic Planning, Customer Focus, Document System, Resource mangement, Process Management dan kriteria Performance Result.

 

 

Sumber : http://inputrakyat.co.id/pn-malili-raih-akreditasi-penjaminan-mutu-nilai-ekscelent/

Pencarian

Informasi Cepat

  • 1
A- A A+