Pembaruan terakhir: Senin, 23 April 2018
  • 1
  • 2
  • 3
shade
bankum
Layanan Hukum bagi

Masyarakat Tak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
info
Prosedur Pelayanan

Permintaan Informasi

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan
pengaduan
Syarat & Tata Cara

Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
  • Prosedur Berperkara
  • Penelusuran Perkara
  • Direktori Putusan
  • Info Kasasi/PK
 

Anda bingung bagaimana berperkara di Pengadilan?

Prosedur dan Biaya BerperkaraSilakan membaca bagaimana prosedur berperkara dan biaya berperkara yang berlaku saat ini pada Pengadilan Negeri xxx.

 
 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

SIPP Pengadilan Negeri PalopoSistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) memuat informasi detail perkara, jadwal sidang dan statistik perkara pada Pengadilan Negeri Malili

 
 

Akses Salinan Elektronik Putusan Pengadilan Negeri Malili

Direktori Putusan Pengadilan Negeri PalopoPutusan Pengadilan Negeri Malili yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diakses oleh publik

 
 

Pantau Progres Pemeriksaan Upaya Hukum Kasasi/PK Anda

info 64Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIAP-MARI) memuat informasi data perkara pada tingkat kasasi/PK

 

Headline News

 

MALILI- Kepala Desa Matano, Kabupaten Luwu Timur, Sulsel, Jhonlis tak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur di Pengadilan Negeri Malili, Kamis (26/10/17). Pasalnya, terdakwa kasus pemalsuan ijazah itu terbebas dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama 2 Tahun penjara, begitu Ketua Majelis Hakim Khairul, SH. MH mengetuk palu hukumannya.

"Menyatakan terdakwa terbebas dari segala dakwaan jaksa penuntut umum, dan membebaskan terdakwa dari perkara pidana yang menjeratnya atau bebas murni," kata Khairul di Pengadilan Negeri Malili, Luwu Timur.

Menurut Khairul, vonis bebas ini diambil berdasarkan keterangan saksi dipersidangan dekaitkan alat bukti surat.

Lanjutnya, ternyata dari prosedur, cara perolehan dan isi ijazah ternyata terdakwa mengikutinya sampai mendaftar, mengikuti ujian dan memperoleh SKHU surat keterangan hasil ujian teregister, yang merupakan dasar penerbitan ijazah. Hal ini sesuai UU no. 20 tahun 2003 dan PP 19 tahun 2005.

Selain itu kata Khairul, dibuktikan juga dengan bukti petunjuk. dimana ijazah paket B itu digunakan juga untuk pendaftaran ijazah paket C, bahkan digunakan dalam pekerjaannya.

Tak hanya itu pihak yang diduga menuduh ijazah palsu yaitu Mardin Mago tidak pernah hadir dipersidangan. Maka dari itu, hakim juga telah menggunakan ukuran objektif dengan melihat alat bukti selama proses persidangan, tegas Khairul.

"Tidak ada satupun saksi yang merupakan tim verifikasi pendaftaran calon kepala desa yang menunjukkan kerugian dari penggunaan ijazah itu," tutupnya.

Selain putusan bebas, juga sekaligus memulihkan hak-hak terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya, kunci Khairul.

 

Sumber :http://inputrakyat.co.id/dituntut-2-tahun-penjara-di-kasus-pemalsuan-ijazah-kades-matano-divonis-bebas/

Pencarian

Informasi Cepat

  • 1
A- A A+