Pembaruan terakhir: Rabu, 05 Desember 2018
  • 1
  • 2
  • 3
shade
bankum
Layanan Hukum bagi

Masyarakat Tak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
info
Prosedur Pelayanan

Permintaan Informasi

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan
pengaduan
Syarat & Tata Cara

Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
  • Prosedur Berperkara
  • Penelusuran Perkara
  • Direktori Putusan
  • Info Kasasi/PK
 

Anda bingung bagaimana berperkara di Pengadilan?

Prosedur dan Biaya BerperkaraSilakan membaca bagaimana prosedur berperkara dan biaya berperkara yang berlaku saat ini pada Pengadilan Negeri xxx.

 
 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

SIPP Pengadilan Negeri PalopoSistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) memuat informasi detail perkara, jadwal sidang dan statistik perkara pada Pengadilan Negeri Malili

 
 

Akses Salinan Elektronik Putusan Pengadilan Negeri Malili

Direktori Putusan Pengadilan Negeri PalopoPutusan Pengadilan Negeri Malili yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diakses oleh publik

 
 

Pantau Progres Pemeriksaan Upaya Hukum Kasasi/PK Anda

info 64Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIAP-MARI) memuat informasi data perkara pada tingkat kasasi/PK

 

Headline News

Malili-Pengadilan Negeri Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulsel, mengandeng BNK Lutim, Dinas Kesehatan dan SatNarkoba mengelar tes urine ke seluruh jajarannya sebanyak 23 orang, jumat (06/10/2017).

Itu dilakukan untuk memberantas barang haram tersebut beredardi tubuh PN sekaligus mendukung pemerintah dalam memerangi narkoba.

Selain itu, tampak pula dihadiri Bupati Lutim HM thorig husler, Wakil Bupati lutim Irwan Bachri Syam juga sekaligus ketua BNK Luwu Timur dan Kasat Narkoba Polres Lutim AKP Abd. Samad.

Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Negeri Malili, Khairul, SH. MH. mengatakan kegiatan ini dalam rangka mendukung pemerintah memerangi narkoba, sekaligus mencegah barang haram tersebut beredar di tubuh PN.

"Makanya dilakukan tes urine kepada semua pegawai mulai dari honorer hingga ke pucuk pimpinan", tambah khairul.

Menurut Khairul, Pengadilan adalah tempat memberi keutusan, baik pengguna narkoba maupun kriminal lain. Untuk itu, Pengadilan harus lebih dulu membuktikan pegawainya bebas narkoba.

"memberantas narkoba itu harusnya dari dalam dulu (diri sendiri), baru kita keluar (mengadili orang lain). Saya komitmen surat pernyataan kami ketika ada warga PN yang terlibat, jangan lagi ada tindakan rehab tetapi harus ditangkap," tandasnya.

Atas kegiatan itu, Bupati Lutim HM Thorig Husler mengapresiasi langkah yang dilakukan PN menggelar tes urine.

"Atas nama pemerintah daerah kami mengapresiasi langkah yang dilakukan Pengadilan Negeri Malili dalam rangka menggelar tes urine ke seluruh jajarannya," ucap Husler.

Lanjutnya, kegiatan ini juga sebagai contoh instansi lain khususnya pemerintah daerah untuk melakukan hal serupa, ujarnya.

Dijelaskannya, daerah ini merupakan wilayah lintasan, oleh sebab itu tidak menutup kemungkinan barang tersebut tidak mewabah di daerah ini, makanya kita komitmen mari bersama-sama memberantas narkoba. KATAKAN TIDAK PADA NARKOBA, tutup Husler.

 

Sumber : http://inputrakyat.co.id/cegah-peredaran-narkoba-pegawai-pn-malili-ikut-tes-urine/

 

 

Pencarian

Informasi Cepat

  • 1
A- A A+