Pembaruan terakhir: Selasa, 05 Desember 2017
  • 1
  • 2
  • 3
shade
bankum
Layanan Hukum bagi

Masyarakat Tak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
info
Prosedur Pelayanan

Permintaan Informasi

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan
pengaduan
Syarat & Tata Cara

Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
  • Prosedur Berperkara
  • Penelusuran Perkara
  • Direktori Putusan
  • Info Kasasi/PK
 

Anda bingung bagaimana berperkara di Pengadilan?

Prosedur dan Biaya BerperkaraSilakan membaca bagaimana prosedur berperkara dan biaya berperkara yang berlaku saat ini pada Pengadilan Negeri xxx.

 
 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

SIPP Pengadilan Negeri PalopoSistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) memuat informasi detail perkara, jadwal sidang dan statistik perkara pada Pengadilan Negeri Malili

 
 

Akses Salinan Elektronik Putusan Pengadilan Negeri Malili

Direktori Putusan Pengadilan Negeri PalopoPutusan Pengadilan Negeri Malili yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diakses oleh publik

 
 

Pantau Progres Pemeriksaan Upaya Hukum Kasasi/PK Anda

info 64Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIAP-MARI) memuat informasi data perkara pada tingkat kasasi/PK

 

Headline News

 

Pelaksanaan sidang Operasi Yustisi di bidang Kependudukan di gelar di kecamatan tomoni, sidang tersebut dilaksanakan oleh Yang Mulia Hakim Reno Hanggara, SH. di dampingi Panitera Pengganti Abdullah, A.Md. 

sebanyak 23 warga yang di sidang akibat terjaring tidak membawa atau memiliki KTP. adapun sanksi denda yang di jatuhkan sebesar Rp. 20.000.

sidang operasi Yustisi ini akan berlangsung selama 3 hari di mulai hari pertama di gelar di kecamatan Tomoni kemudian Kecamatan Malili dan terakhir di Kecamatan Towuti.

Kegiatan ini terselenggara melibatkan Satuan pamong praja Luwu Timur, dinas perhubungan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Luwu Timur.

 

Pencarian

Informasi Cepat

  • 1
A- A A+