Pembaruan terakhir: Kamis, 04 Oktober 2018
  • 1
  • 2
  • 3
shade
bankum
Layanan Hukum bagi

Masyarakat Tak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
info
Prosedur Pelayanan

Permintaan Informasi

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan
pengaduan
Syarat & Tata Cara

Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
  • Prosedur Berperkara
  • Penelusuran Perkara
  • Direktori Putusan
  • Info Kasasi/PK
 

Anda bingung bagaimana berperkara di Pengadilan?

Prosedur dan Biaya BerperkaraSilakan membaca bagaimana prosedur berperkara dan biaya berperkara yang berlaku saat ini pada Pengadilan Negeri xxx.

 
 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

SIPP Pengadilan Negeri PalopoSistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) memuat informasi detail perkara, jadwal sidang dan statistik perkara pada Pengadilan Negeri Malili

 
 

Akses Salinan Elektronik Putusan Pengadilan Negeri Malili

Direktori Putusan Pengadilan Negeri PalopoPutusan Pengadilan Negeri Malili yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diakses oleh publik

 
 

Pantau Progres Pemeriksaan Upaya Hukum Kasasi/PK Anda

info 64Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIAP-MARI) memuat informasi data perkara pada tingkat kasasi/PK

 

Headline News

Sidang Perdana Gugatan PTPN XIV PKS II Malili dan Pemerintah Daerah Luwu Timur yang di Laksnakan Kamis 13 Juli 2017 di Pengadilan Negeri malili, kabupaten Luwu Timur diwarnai unjuk rasa.

Ratusan masyarakat Desa Mantadulu,kecamatan Angkona Lutim, yang lahanya dikuasi pihak PTPN berunjuk rasa di luar halaman pengadilan Negeri Malili Lutim.

Dalam unjuk rasa ini Warga menuntut hak mereka dengan membawa spanduk yang bertuliskan agar pihak pengadilan membuktikan dan membongkar penyimpangan HGU PTPN, apakah sudah sesuai aturan Per UU. Tidak hanya itu, masyarakat juga menutut hak mereka yang mengaku sudah 20 tahun mereka merasa dijaja oleh pihak PTPN.

 

Dari pantauan media ini, juga ada masyarakat yang membawa spanduk yang bertuliskan meminta ke pihak Hakim untuk menyelesaikan perkara tanah yang di kuasai pihak PTPN yang merasa sudah 20 tahun terjaja oleh pihak perusahan.

“Pak hakim tolong bebaskan kami dari penjajah yang bersembunyi di balik Negara, PTPN XIV harus angkat kaki dari tanah kami” tulisnya masyarakat di salah satu spanduk yng dibentangkan.

Tidak berlangsung lama, demo itu dilanjutkan di depan Kantor Pengadilan Negeri (PN) Malili, dalam unjuk rasa tersebut Pihak masyarakat di sambut langsung oleh ketua Pengadilan Negeri (PN) Lutim.

Khairul yang melihat aksi damai masyarakat itu meminta masyarakat untuk tenang dan berjanji dalam perkara tersebut pihak pangadilan tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

“Bagi siapapun yang mencoba mengintervensi kami (pihak hakim-red) kami juga tidak akan segan segan melaporkan mereka ke pihak yang berwajib” kata Khairul yang di sambut tepuk tangan oleh Para pendemo.

Usai meredam aksi masyarakat Sidang perdana Gugatan PTPN dan Pemerintah akhirnya digelar di Ruang sidang PN Malili, kamis 13 Juli 2017 yang dihadiri tergugat PTPN XIV mantadulu di wakili langsung Menejer PTPN , Andi Evan di dampingi Pengacaranya Agus Melas,sementara pihak pemerintah yang juga turut digugat tidak hadir di sidang lerdana, sidang dipimpin langsung Khairul selaku ketua Majelis Hakim.

Kuasa Hukum masyarakat Mantadulu,Amiruddin, yang dikonfirmasi mengatakan, bahwa kasus Lahan PTPN ini sudah berlangusung 20 tahun lamanya yang didalamnya adalah warga transmigrasi yang menuntut hak mereka.

Amiruddin menjelaskan, bahwa secara keselurahan tanah yang diberi pemerintah pada tahun 70 -an itu mencapai 72 hektar, selain ada warga yang memilki sertifikat juga ada masyarakat yang memilki SK, didalam lahan yang dikuasi pihak PTPN, juga ada masyarakat petani penggarap dan juga masyarakat adat yang turun temurun mengelola lahan tersebut.

Namun tiba-pada di tahun 1994 masuk pihak PTPN menorobos lahan warga tanpa ada dasar hukum yang jelas.

Selain itu, isin lokasi dan isin perinsip terakhir dikeluarakan pada tahun 1998 oleh pemerintah kabupaten Luwu.

Semenjak itu, Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur tidak pernah lagi mengeluarkan isin atau surat apapun terhadap pihak PTPN.

Jadi setelah 20 tahun menunggu, lanjut Amiruddin, masyarakat bergulat untuk menuntut haknya kembali, mulai dari tingkat pusat sampai di tingkat bawah, itu mereka lakukan melalui persuratan bahkan pertemuan yang di mediasi pemerintah juga tak kunjung ada titik terangnya.

“Dan hari ini proses hukum akan kita uji, masyarakat menuntut keadilan yang saat ini akan disidangkan, apa kah keadilan terhadap masyarakat itu bisa tercipta di pengadilan ini,” tandas Amiruddin.

 

 

sumber: http://matarakyatmu.com/2017/07/13/warga-mantadulu-unjuk-rasa-di-pn-malili-ini-pernyataan-sikapnya/

Pencarian

Informasi Cepat

  • 1
A- A A+