Pembaruan terakhir: Senin, 04 September 2017
  • 1
  • 2
  • 3
shade
bankum
Layanan Hukum bagi

Masyarakat Tak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
info
Prosedur Pelayanan

Permintaan Informasi

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan
pengaduan
Syarat & Tata Cara

Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
  • Prosedur Berperkara
  • Penelusuran Perkara
  • Direktori Putusan
  • Info Kasasi/PK
 

Anda bingung bagaimana berperkara di Pengadilan?

Prosedur dan Biaya BerperkaraSilakan membaca bagaimana prosedur berperkara dan biaya berperkara yang berlaku saat ini pada Pengadilan Negeri xxx.

 
 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

SIPP Pengadilan Negeri PalopoSistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) memuat informasi detail perkara, jadwal sidang dan statistik perkara pada Pengadilan Negeri Malili

 
 

Akses Salinan Elektronik Putusan Pengadilan Negeri Malili

Direktori Putusan Pengadilan Negeri PalopoPutusan Pengadilan Negeri Malili yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diakses oleh publik

 
 

Pantau Progres Pemeriksaan Upaya Hukum Kasasi/PK Anda

info 64Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIAP-MARI) memuat informasi data perkara pada tingkat kasasi/PK

 

Headline News

 

Peranan hukum selalu dikaitkan dengan soal keadilan dan usaha mewujudkan hukum untuk keadilan. Ketika menanyakan pada diri sendiri tentang hukum maka tentu akan terjawab, bahwa hukum pada hakikatnya merupakan ciri dari sistem kehidupan manusia bermasyarakat, yang sekaligus mencerminkan kehendak bagaimana masyarakat itu harus berwajah dan bersikap. Sekaligus memberikan jawaban bagaimana hukum itu harus dibina dan kemana harus diarahkan guna memenuhi kehendak dan kebutuhan masyarakat itu khususnya mengenai masalah keadilan.

 

Terhadap hukum dan pengadilan, terdapat banyak pikiran dan pendapat dari kalangan pemerintah dan kalangan hukum tentang jalan bagaimana memperbaikinya. Diantara ada pendapat yang menunjukan sebab-sebabnya yaitu kurang baiknya peraturan yang telah ada. Karenanya perlu peraturan yang ada tersebut mendapat penyempurnaan atau perbaikan. Ada lagi yang berpendapat bahwa keadaan tersebut disebabkan oleh kurangnya tindakan untuk menjamin terlaksananya peraturan tersebut. Karenanya perlu ada “law enforcement” atau penegakan hukum. Berhadapan dengan masalah hukum di Pengadilan seringkali pula dinyatakan berhadapan dengan belantara yang tidak jelas dikarenakan proses hukum yang berbelit-belit dan penyelesaiannya memakan waktu yang lama, padahal sesuai asasnya proses penegakan hukum di Pengadilan wajib dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Bukankah keadilan dapat diraih salah satunya dengan membuka akses yang luas bagi masyarakat dengan cara yang sederhana. Itulah salah satu pertimbangan sehingga Mahkamah Agung Republik Indonesia kemudian mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang keberlakuannya dalam lingkup peradilan umum.

PERMA No. 2 Tahun 2015 merupakan suatu gagasan yang bersifat progresif karena memiliki tata cara penyelesaian dan pembuktiannya yang sederhana. Oleh Hakim Tunggal paling lama diselesaikan selama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang pertama. Dalam proses pemeriksaannya tidak dapat diajukan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan serta pihak Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung sidangnya, bahkan pihak penggugat dalam mendaftarkan gugatannya telah disiapkan blangko untuk mengisinya sesuai alasan-alasan atau hal-hal yang ingin diputuskan melalui Pengadilan. Tidak semua perkara gugatan dapat diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana, syarat-syarat perkara gugatan yang dapat digolongkan dapat melalui gugatan sederhana adalah perkara cidera janji atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan paling banyak Rp 200 juta, bukan perkara yang sengketanya diwajibkan penyelesaiannya melalui Pengadilan khusus, bukan menyangkut sengketa hak atas tanah, Penggugat dan Tergugat tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan yang sama, Tergugat harus diketahui tempat tinggalnya dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di daerah hukum Pengadilan yang sama. Hal yang menarik lainnya apabila gugatan tersebut diakui atau tidak dibantah, maka Hakim tidak memerlukan pembuktian dalam memutuskannya. Apabila salah satu pihak berkeberatan dengan Putusan Hakim tersebut, maka hanya dapat mengajukan keberatan di Pengadilan tersebut yang kemudian Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Majelis Hakim untuk memutuskannya yang diputuskan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan Majelis Hakimnya. Majelis Hakim yang memeriksa tidak dibolehkan melakukan pemeriksaan tambahan hanya berpedoman kepada berkas/putusan yang sebelumnya dan permohonan/memori dan kontra memori keberatan. Putusan keberatan adalah putusan akhir dan tidak ada upaya hukum lainnya.

Melalui penyelesaian gugatan sederhana tersebut, setidak-tidaknya Pengadilan yang memutuskan perkara tidak lagi selalu berada dalam sorotan para pencari keadilan. Mekanisme yang sederhana bagi pencari keadilan setidaknya telah mencerminkan proses yang adil, sebab apabila berbicara tentang Keadilan sangat sulit untuk mengukur hal tersebut, tetapi setidak-tidaknya ada hal-hal tertentu yang menjadi pedoman bagi hakim dalam menegakkan keadilan sebagai tuntutan profesinya tersebut seperti melalui proses gugatan sederhana, tetapi pada akhirnya Putusan pengadilan harus memberi gambaran, bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan sepenuhnya untuk membela kepentingan masing-masing dengan memberikan kesempatan mengajukan alat-alat bukti yang diperlukan guna membuktikan kebenaran pendirian masing-masing yang kemudian menjadi tolok ukur bagi hakim dalam pertimbangan hukumnya untuk menyelesaikan perselisihan yang diajukan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Tugas Pengadilan (Hakim) adalah luhur dan mulia, namun berat. Berat karena sebagai manusia biasa yang penuh dengan segala kekurangannya, seorang Hakim diberi hak istimewa (previlege) oleh Negara untuk menentukan salah tidaknya, benar tidaknya tindakan seseorang, mati hidupnya ataupun baik tidaknya sesama manusia. Maka Hakim harus mempertanggung jawabkan putusannya kepada hati nuraninya sendiri kepada Negara dan masyarakat serta kepada Tuhan Yang Maha Mengetahui.

 

Oleh: KHAIRUL (Ketua Pengadilan Negeri Malili), 27 APRIL 2017

Pencarian

Informasi Cepat

  • 1
A- A A+