Pembaruan terakhir: Senin, 24 Juli 2017
  • 1
  • 2
  • 3
shade
bankum
Layanan Hukum bagi

Masyarakat Tak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
info
Prosedur Pelayanan

Permintaan Informasi

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan
pengaduan
Syarat & Tata Cara

Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
  • Prosedur Berperkara
  • Penelusuran Perkara
  • Direktori Putusan
  • Info Kasasi/PK
 

Anda bingung bagaimana berperkara di Pengadilan?

Prosedur dan Biaya BerperkaraSilakan membaca bagaimana prosedur berperkara dan biaya berperkara yang berlaku saat ini pada Pengadilan Negeri xxx.

 
 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

SIPP Pengadilan Negeri PalopoSistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) memuat informasi detail perkara, jadwal sidang dan statistik perkara pada Pengadilan Negeri Malili

 
 

Akses Salinan Elektronik Putusan Pengadilan Negeri Malili

Direktori Putusan Pengadilan Negeri PalopoPutusan Pengadilan Negeri Malili yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diakses oleh publik

 
 

Pantau Progres Pemeriksaan Upaya Hukum Kasasi/PK Anda

info 64Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIAP-MARI) memuat informasi data perkara pada tingkat kasasi/PK

 

Headline News

 
 
Suasana eksekusi lahan pagi tadi

MALILI,–Lahan tanah seluas 4500 meter persegi, yang terletak di jalan Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Luwu Timur berhasil di Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Malili, senin (06/03/17) pukul 09.00 Wita.

 

Selain PN Malili, pihak Polres Lutim menurunkan puluhan personil untuk mengamankan jalannya eksekusi yang di saksikan pihak BPN serta pemerintah desa puncak indah, alhasil eksekusi di lakukan berjalan aman dan tertib hingga selesai.

Di ketahui, Eksekusi tersebut, berdasarkan penetapan nomor 7/EKS/BHT/2017/PN.MLL, atas putusan Mahkamah Agung RI nomor 200 K/Pdt/2015.

Sementara perkara tersebut di menangkan atas nama Nelly Mahmud Pakaya selaku pemohon, untuk termohon yakni Dra. Yuliani dkk.

Harly Yunus, SH selaku Panitera PN Malili menjelaskan bahwa persoalan ini bergulir di PN Malili di mulai sejak tahun 2012 silam dengan memutuskan pemohon memenangkan persoalan tersebut dengan nomor 19/Pdt.G/2012/PN.MLL tanggal 17 2013 jo. Tak terima putusan tersebut termohon gelar banding namun putusan tersebut di perkuat Pengadilan Tinggi Makassar bernomor 48/PDT/2014/PR.MKS tertanggal 25 maret 2014, hal serupa pula di perkuat Mahkamah Agung saat di lakukan kasasi, ujarnya, senin (06/03/17).

Lanjutnya, lahan tersebut awal nya di kuasi atas nama Alm. Lasuba, kemudian di jual kepada pemohon Nelly Mahmud Pakaya, tanpa di ketahui Lasuba kemudian menjual lahan tersebut kepada Yuliani dkk, setelah Lasuba Meninggal pemohon mengetahui persoalan tersebut dan memperkarakan persoalan ini di PN Malili, kunci Yunus.

Sekedar di ketahui, dalam pokok perkara menyebutkan, mengabulkan gugatan pemohon, meyatakan menurut hukum yakni kwitansi jual beli atas tanah objek sengketa antara penggugat dengan Lasuba tertanggal 15 Agustus 1993 adalah sah dan berharga, menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek swngketa seluas 4.500 m2 yang terletak di jalan soekarno hatta Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Lutim yang di kuasi oleh para tergugat adalah milik penggugat, menyatakan perbuatan para tergugat yang menguasai oyek tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum, menyatakan pula kepada tergugat 1 dan 2, adalah pembeli yang tidak beritikad tidak baik atas tanah obyek sengketa, menghukum para tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat, menyatakan secara hukum segala dokumen atau surat-surat yang terbit atas nama para tergugat atau orang lain tanpa seizin persetujuan penggugat di atas tanah obyek sengketa batal demi hukum atau setidak-tidaknya di nyatakan tidak mengikat secara hukum, menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp 601.000.

Untuk rekompensi mentatakan bahwa menolak gugatan penggugat rekonpensi untuk seluruhnya dan menghukum penggugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil.

Adapun batas lahan obyek sengketa tersebut yaitu, sebelah utara yaitu Jalan soekarno hatta, sebelah timur tanah milik Muri, sebelah selatan tanah milik muri dan anak sungai dan sebelah barat jalan (lorong 4).

 

 

sumber : http://lutim-news.com/06032017/aman-pn-malili-eksekusi-lahan-bersengketa/, Senin, 6/3/2017 | 17:43 WITA

Pencarian

Informasi Cepat

  • 1
A- A A+