Templateweb77

endeitptrues

Informasi

Dirgahayu Dharma Wanita Persatuan ke-23 Tahun

Dirgahayu Dharma Wanita Persatuan ke-23 Tahun (Malili, 7/12/2022). Dharma Wanita Persatuan adalah salah satu organisasi perempuan terbesar di Indonesia yang telah berperan aktif dan strategis dalam pembangunan daerah dan nasional. Ditahun 2022, Dharma Wanita Persatuan mengusung tema “Membangun Wanita Cerdas untuk Memperkuat Ketahanan Keluarga di Era Digital”. Kegiatan HUT Dharma Wanita Persatuan ke-23 di Gedung Wanita Simpurusiang, Malili, turut dihadiri oleh Sekretaris Pengadilan Negeri (PN) Malili, Bapak Leman, S.E., M.M. bersama Ibu Ny. Marselina Damma Leman, S.E., mewakili Ketua PN Malili dalam rangka memenuhi undangan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Luwu Timur.

Kesiapan dan Pemberangkatan Ekspedisi Puncak Tandole Pengunungan Verbeek yang diselenggarakan di gerbang masuk Pegunungan Verbeck

  Belum lama ini, pemberangkatan ekspedisi Puncak Tandole pengunungan Verbeek akhirnya terlaksana di hari Sabtu 3 Desember 2022. Fokus kegiatan dimulai sejak tanggal 8 Oktober 2022 hingga pelaksanaan arak-arakan bendera pada hari Kamis 1 Desember 2022. Dilakukannya kegiatan ini sebagai salah satu upaya rangkaian Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2022. Ketua Pengadilan Negeri Malili, YM. Bapak Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., menghadiri Kesiapan dan Pemberangkatan Ekspedisi Puncak Tandole Pengunungan Verbeek yang diselenggarakan di gerbang masuk Pegunungan Verbeck, Desa Laskap, Kecamatan Malili. Pemberangkatan diawali dengan menggelar Apel yang dipimpin oleh Bupati Luwu Timur, H. Budiman, dan selanjutnya dilakukan pelepasan Peserta. Peserta ekspedisi terdiri dari personil Polres Luwu Timur 29 orang, Organisasi Penggiat Alam Bebas (OPAB) 20 orang, Tim Medis 10 orang, dan IOF Luwu Timur 4 orang. Tim ini akan mengibarkan dan membentangkan Bendera Merah Putih sepanjang 50 Meter di Puncak Tandole pada ketinggian 1.005 mdpl. Ekpedisi bertujuan untuk membangkitkan semangat menjaga kelestarian alam serta mempromosikan keindahan alam Pegunungan Verbeck yang mengandung nikel. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Luwu Timur, Aripin, Pabung Luwu Timur, Mayor CBA Bachtiar, Kajari Luwu Timur, Muh. Zubair, Wakapolres Luwu Timur Samsul, Kabid Pemuda Dinas Parmudora Luwu Timur, Andi Mas’ud serta undangan lainnya.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Luwu Timur menyelenggarakan focus group discussion dengan topik "Fasilitasi Penyelesaian Sengketa" dalam proses pemilu

  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Luwu Timur menyelenggarakan focus group discussion dengan topik "Fasilitasi Penyelesaian Sengketa" dalam proses pemilu. Kegiatan ini menghadirkan Ketua Pengadilan Negeri Malili, YM. Bapak Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., sebagai Narasumber dan berlangsung di Hotel I Lagaligo Malili, Sabtu (03/12).

Perayaan Natal bersama ASN, TNI, POLRI dan Masyarakat Kabupaten Luwu Timur

  Perayaan Natal bersama ASN, TNI, POLRI dan Masyarakat Kabupaten Luwu Timur (Lutim) , terselenggara di Lapangan Sepakbola Desa Maleku, Kecamatan Mangkutana, Sabtu 03 Desember 2022. Oleh PGI dan KWI, Natal tahun 2022 diberi tema "...maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain" (Matius 2:12). Dengan pelayan Firman, Sekretaris Umum Sinode GKST, Pdt. Jetroson Rense, M.Th. Perayaan Natal yang dimeriahkan oleh paduan suara Pesparawi Nasional Lutim, dihadiri oleh Bupati Lutim, para unsur Forkopimda, Sekretaris PN Malili Bapak Leman, S.E.,M.M. mewakili Ketua Pengadilan Negeri (PN) Malili, Manajemen PT. Vale Indonesia, Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua forum kerjasama umat beragama Kab. Lutim, Ketua FKSG (Forum Kerja Sama Gereja-gereja Kabupaten Luwu Timur ), dan kepala SKPD atau yang mewakili dilingkup Pemerintah Kabupaten Lutim, serta perwakilan denominasi Gereja di Kab. Lutim. Bupati Luwu Timur, H. Budiman, menyampaikan selamat hari Natal tahun 2022 kepada segenap umat Kristiani di Kabupaten Luwu Timur dan selamat menyongsong tahun baru 2023. "Perayaan Natal tahun ini semakin menguatkan kebersamaan dan kekeluargaan serta rasa persatuan dan kesatuan antar umat Kristen dengan Pemerintah dan juga bagi seluruh Masyarakat untuk bersama-sama membangun Kabupaten Luwu Timur yang lebih baik kedepan," harapnya.

Pencarian

5.Untitled 1920 780 px fix

 Indeks Persepsi Anti Korupsi
IPAK Triwulan III Tahun 2022
Survei Januari 2022
Survei Februari 2022
Survei Maret2022
Survei April 2022
Survei Mei 2022
Survei Juni 2022
 Survei Juli 2022
Survei Juli 2022
Huruf Braille
Huruf Braille
Huruf Braille
Huruf Braille
Huruf Braille
Huruf Braille
Huruf Braille
Huruf Braille
Huruf Braille
Huruf Braille
Huruf Braille
Huruf Braille

8 Unsur Utama Mahkamah Agung

 Kemandirian Kekuasaan Kehakiman: (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945).
Kemandirian Institusional: Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
Kemandirian Fungsional: Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar Hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga.

Integritas dan kejujuran (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman) Perilaku Hakim harus dapat menjadi teladan bagi Masyarakatnya. Perilaku Hakim yang Jujur dan Adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan Masyarakat akan Kredibilitas Putusan yang kemudian dibuatnya. Integritas dan Kejujuran harus menjiwai pelaksanaan Tugas Aparatur Peradilan.

Kejujuran atau jujur artinya apa-apa yang dikatakan seseorang sesuai dengan hati nuraninya, apa yang dikatakan sesuai dengan kenyataan yang ada. Sedang kenyataan yang ada itu adalah kenyataan yang benar-benar ada. Jujur juga berarti seseorang bersih hatinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum. Sikap jujur itu perlu di pelajari oleh setiap orang, karena kejujuran mewujudkan keadilan, sedang keadilan menuntut kemuliaan abadi, jujur memberikan keberanian dan ketentraman hati.

Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh Tanggung Jawab. Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berPerkara secara profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah Hukum aktual. Begitu pula halnya dengan aparatur Peradilan, tugas-tugas yang diemban juga harus dilaksanakan dengan penuh Tanggung Jawab dan Profesional.

Responsibilitas (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Badan Peradilan harus tanggap atas kebutuhan Pencari Keadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, Hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang hidup dalam Masyarakat.
Keterbukaan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Salah satu upaya Badan Peradilan untuk menjamin adanya perlakuan sama di hadapan Hukum, perlindungan Hukum, serta kepastian Hukum yang adil, adalah dengan memberikan akses kepada Masyarakat untuk memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan penanganan suatu Perkara dan kejelasan mengenai Hukum yang berlaku dan penerapannya di Indonesia.

Ketidakberpihakan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Ketidakberpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya proses Peradilan yang Jujur dan Adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan Pendapat/ Kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, Aparatur Peradilam harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berPerkara.
Perlakuan yang sama di hadapan Hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Setiap Warga Negara, khususnya Pencari Keadilan, berhak mendapat perlakuan yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapat Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yang Adil serta perlakuan yang sama di hadapan Hukum.

Pengadilan Negeri Malili, 2016
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech